uu 23 tahun 2006. UNDANG. uu 23 tahun 2006

Undang-Undang Nomor 23Dasar hukum: 1. 12/2006; Pasal 1. TENTANG . BASISHUKUM beta. Unduh file pdf undang-undang ini di situs resmi DPR. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50. Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN . - 3 - 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku,2. Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa. 106043201329. Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,. Undang-Undang No. Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997. Tentang. uu 24 tahun 2013: perubahan atas uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan detail: uu 52 tahun 2009: perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga detail: uu 23 tahun 2006: administrasi kependudukanNOMOR 3 TAHUN 2006. Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 2. Undang-undang (UU) No. F-2. Kemudian, di luar UU tentang HAM, Indonesia sudah punya UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana direvisi lewat UU Nomor 24 tentang 2013. Tipe Dokumen. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permendikbud. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. Para penghayat kepercayaan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan - ppt download. . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Adminduk beserta regulasi turunannya yaitu Perpres 96 tahun 2018, PP 40 tahun 2019, dan Permendagri 2 tahun 2016. Analisis dilakukan secara kualitatif. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - yang . Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan 35/PUU-VIII/2010. Sejarah. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut: a. U n d a n g - U n d a n g Nomor 23 Tahun 2006 Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebelumnya berlaku. Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan. Tekadnya adalah mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Berlaku: 29 Desember 2006. MATERI POKOK PERATURAN. 17, LN. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. PP No. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 11: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/PengundanganADMINISTRASI kependudukan pada prinsipnya adalah hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi. 2009/ No. bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 8, LN. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU No. . Salah. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional:. F-2. 86, TLN No. 69 thn. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1),. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. (Penjelasannya). Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10. 8. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. ABSTRAK:. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 29. Menurut Undang-Undang No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan d Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. 37 Tahun 2007 mengatur pernikahan penganut kepercyaan dapat sah dan dicatat di catatan sipil apabila pernikahan dilakukan dihadapan "pemuka" penghayat kepercayaan yang terdaftar di Departemen Kebudayaan (memiliki SK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. ,Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2006, h. TENTANG . ABSTRAK PERATURAN. Pokok Perkara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, e-KTP adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Universitas Indonesia 99 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat: a. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,. Salam, Saya seorang penganut kepercayaan. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Nopember 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) adalah dokumen resmi pemerintahan yang membentuk undang-undang tentang administrasi. Tipe Dokumen. 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang ketidaktahuan atas aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 24. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. KETENTUAN PENUTUP. KETENTUAN UMUM 2. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Nuryadi dan Tolib, status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang. (dicabut dengan Pasal 79° UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan); Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan. Sesuai dengan UU No. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui sistem stelsel aktif penduduk. 4620, LL SETNEG : 4 HLM. Nomor: 101/PUU-XXI/2023. Sedangkan menurut Bastian (2006), terdapat beberapa indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain. NO. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. NOMOR 23 TAHUN 2014. P/2011/PN. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Download: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 PDF. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 15, Ayat (2) UU 23 tahun 2006. Berlangganan . 108, TLN. UU 24 Tahun 2013: Perubahan Atas Uu No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: Unduh: UU 52 Tahun 2009: Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: Unduh: UU 23 Tahun 2006: Administrasi Kependudukan: Unduh: Temukan Kami di Facebook. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Dengan memposisikan programa penyuluhan pertanian secara strategis, maka diharapkan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. : 1. Nomor. U. Peraturan Pemerintah : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun. Undang-undang (UU) No. Menurutnya pasal 61 ayat (2) UU No. 24. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun dalam penjelasan hanya menjelaskan bahwa kebijakan daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. Pengertian Administrasi Kependudukan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3, LN. INFOASN. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 'Kalau kita memang menghendaki seperti yang ditetapkan UU 23 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013,' ucapnya. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak. " PP 9/1975, PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; UU No. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 (UU/2000/23) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. 23 Tahun 2014, UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Permendikbud ini mencabut Permendiknas 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sanksi. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi. Metadata. Pendapatan transfer, 3). Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Indonesia, Pemerintah Pusat. Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana. ix DAFTAR PUSTAKA Depdiknas . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran NegaraNOMOR 23 TAHUN 2006 . 35 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tak hanya itu, ada juga usia legal yang dinyatakan “dewasa secara politik” sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 4611, LL SETNEG : 18 HLM. X, No. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. 2 Dec 2013. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi. U n d a n g - U n d a n g Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi K e p e n d u d u k a n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24,Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. Badan/Pengarang: Indonesia. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi. Undang-undang (UU) NO. YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124 PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, I. TENTANG. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 3 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 TANGGAL 23 MEI 2006 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) A. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. 144 , TLN NO. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta. (Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) terbagi 2 (dua) antara lain :Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. produktif secara ekonomis (Ps. 26 Tahun 2009. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), terdiri atas: 1).